Network
KABAR CIAMIS,- Ekonomi kerakyatan yang berorientasi kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah atau bentuk lain dari grand design pembangunan daerah.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPD AMPI (Angakatan Muda Pembaharuan Indonesia) Kabupaten Ciamis, Mohamad Ijudin, seusai menjadi pembicara dalam penyuluhun OJK di Hotel Tyara Ciamis, Senin, (29/04/2024). Dalam penyuluhan tersebut mengambil tema Peran OJK dalam mendorong UMKM.
Baca Juga: Mencengangkan ! PSGC Ciamis Menang Telak 3:1 melawan Persitara Jakarta Utara
"Kalau negara kita berorientasi pada kesejahteraan fokuslah kepada empat sektor ekonomi kerakyatan, yaitu pertama, pertanian, peternakan dan perikanan. Kedua industri mikro dan UMKM, Ketiga, Perdagangan, keempat kewirausahaan digital (digital interpreuneurship)," ucapnya.
Ijudin menuturkan, untuk di kabupaten Ciamis visi misi pembangunannya harus berorientasi kesejahteraan rakyat. Terlebih Ciamis sedang menggodok dan dalam proses finalisasi Rencana Pembangungan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab Ciamis 2025-2045.
"Kami melihat Kabupaten Ciamis ini membutuhkan gebrakan visioner transformatif dalam bentuk grand design pembangunan jangka panjang (RPJPD). karena itu ibarat cita-cita Ciamis 20 tahun yang akan datang (2045) akan dijadikan seperti apa? Mudah-mudahan RPJPD yg sedang di finalisasi mampu secara transformatif mewujudkan seluruh harapan kesejahteraan masyarakat, Ciamis sejahtera 2045," jelasnya.
Baca Juga: 67 Rumah dan 5 sarana Lainnya Terdampak di Kabupaten Ciamis Akibat Gempa Bumi Garut
Lebih lanjut Ijudin menambahkan, perlu banyak mempertimbangkan hal hal dan isu-isu strategis baik nasional maupun lokal, seperti bagaimana implementasi SDGs (Sustaibable Development Goals), bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi di Ciamis, bagaimana memanfaatkan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 menuju 5.0.
Secara lokal juga Ciamis harus menentukan jatidirinya menjadi Ciamis yang iconic. Ciamis belum memiliki icon yang menjadi identitas dan magnet pembangunan sehingga cukup menghambat akselerasi pembangunan.
