Network
BANDUNG,- Pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat diyakini dapat memberikan multiplier effect yang besar, antara lain terhadap sektor perdagangan, transportasi dan akomodasi penyediaan makanan minuman.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar mengatakan, saat ini struktur perekonomian Jawa Barat masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan pangsa sebesar 42% dan sektor perdagangan sebesar 15%.
Untuk itu, ditengah tantangan ketidakpastian global yang cenderung masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang yang belum terlalu kuat, diperlukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga: Asah Kemampuan Anak, FKDT Baregbeg Ciamis Gelar PORSADIN dan Kemah Dakwah
“Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang potensial adalah sektor pariwisata,” ungkap Imus, sapaan akrab Muslimin, dalam West Java Tourism Talk (WJTT) Vol.2 dalam rangkaian Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2024, di Trans Convention Center Bandung, 28 Juni 2024.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki 540 wisata alam, 277 wisata budaya dan 342 desa wisata yang perlu terus dikembangkan. “Optimalisasi kinerja sektor pariwisata menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Jawa Barat kedepan,” ungkapnya.
WJTT Vol.2 ini sendiri merupakan upaya mendorong optimalisasi sektor pariwisata di Jawa Barat, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat dengan mengusung tema “Pariwisata Jabar: Peluang dan Tantangan”.
Baca Juga: 249 Kades di Ciamis Ahirnya Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan, Ini Pesan Pj Bupati Ciamis
WJTT kali ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan mulai dari Dewan Penasihan GIPI Jawa Barat Hilawan Saleh, Akademisi STP NHI Djoni Sofyan Iskandar, Influencer Pariwisata Ahmad Renaldi, sampai pelaku usaha pariwisata Desa Hanjeli, Asep Hidayat. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 peserta yang berasal dari anggota asosiasi, akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat umum.
